Gubernur Anies Baswedan Akan Izinkan PKL di Trotoar

Anies Baswedan akan izinkan PKL di trotoar

Koalisi Pejalan Kaki menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan izinkan PKL di trotoar. Perihal itu disebabkan berlawanan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No 22 Tahun 2009 tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur.

” Kala terdapat aktivitas di atas trotoar itu, landasan hukumnya apa? Jangan hingga Kita melaksanakan itu nyatanya melanggar ketentuan,” kata Pimpinan Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, Kamis( 5/ 9/ 2019).

Menimpa rencana tersebut, Anies Baswedan akan izinkan PKL di trotoar memang sudah diklaim oleh dirinya. Salah satunya merupakan Peraturan Menteri Pekerjaan Universal serta Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan serta Pemanfaatan Prasarana serta Fasilitas Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Alfred menerangkan, bila Anies mengacu pada Permen PUPR 3/ 2014 hingga hendak bertabrakan dengan ketentuan yang terdapat di UU 22/ 2009. Dia menganjurkan Anies mengurungkan rencana tersebut.

” Satu ketentuan dengan ketentuan lain masih konflik. Jangan gunakan sesuatu ketentuan di mana ketentuan lain enggak membolehkan,” ungkap Alfred.

Bagi ia, pemecahan terbaik menata PKL yang terdapat di jalanan Bunda Kota merupakan dengan memasukkan mereka ke gedung- gedung perkantoran.

Alfred menarangkan, biar perihal itu berjalan efisien hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya membuat peraturan bola pulsa yang mengharuskan tiap gedung menampung para PKL. Semoga semua itu dapat bermanfaat dan kita akan berusaha agar dapat izin dari semua pihak.

” Triknya melalui ketentuan mengurus IMB gedung itu. Enggak butuh sulit mikir, yang ngeluarin IMB gedung kan Pemprov, ia memiliki tangan besi atas izin itu. Bekuin saja IMB jika enggak ingin menyisihkan ruang buat PKL. Enggak boleh diterusin IMB- nya,” papar Alfred.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *